Harlah PKB ke-28, PKB Kota Bogor Siap Kawal Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi Melalui APBD

KOTA BOGOR – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bogor menegaskan komitmennya untuk mengawal implementasi Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi di Kota Bogor. Komitmen tersebut disampaikan dalam Tasyakuran Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB tingkat Kota Bogor yang digelar di Kantor DPC PKB Kota Bogor, Jumat (24/7/2026).
Mengusung tema nasional "Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi", Harlah ke-28 PKB menjadi momentum untuk memperkuat keberpihakan terhadap ekonomi rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Tema tersebut juga menegaskan dukungan PKB terhadap arah kebijakan ekonomi nasional yang berpihak pada kemandirian, pemerataan, dan kesejahteraan rakyat.
Ketua DPC PKB Kota Bogor, Dewi Fatimah, mengatakan bahwa semangat tersebut harus diterjemahkan secara nyata di tingkat daerah melalui kebijakan pembangunan dan penganggaran pemerintah daerah.
Menurutnya, arah ekonomi baru tidak akan terwujud apabila tidak tercermin dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Program pemerintah pada akhirnya diwujudkan melalui APBD. Karena itu, jika kita ingin menghadirkan arah baru ekonomi konstitusi, maka keberpihakan kepada rakyat harus dimulai sejak proses penyusunan anggaran. APBD harus menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi masyarakat," ujar Dewi Fatimah.
Ia menegaskan, Fraksi PKB bersama seluruh jajaran partai akan terus mengawal agar APBD Kota Bogor benar-benar selaras dengan visi pembangunan nasional sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat Kota Bogor.
Menurut Dewi, keberpihakan anggaran harus dirasakan oleh kelompok-kelompok produktif yang menjadi penggerak ekonomi rakyat, mulai dari pelaku UMKM, koperasi, pesantren, petani, pekerja informal, hingga sektor ekonomi kreatif.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, APBD juga harus mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat pelayanan publik, dan mengurangi kesenjangan sosial.
"Ekonomi konstitusi menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan. Karena itu setiap kebijakan anggaran harus memiliki dampak nyata bagi masyarakat. PKB akan terus mengawal agar APBD benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan hanya mengejar angka pertumbuhan," tegasnya.
Tasyakuran Harlah ke-28 PKB Kota Bogor dihadiri jajaran pengurus DPC, anggota Fraksi PKB DPRD Kota Bogor, pengurus PAC, badan otonom, kader, serta para simpatisan PKB.
Melalui momentum Harlah ini, PKB Kota Bogor menegaskan tekadnya untuk terus menjadi kekuatan politik yang aktif mengawal kebijakan publik, memastikan pembangunan daerah berjalan sejalan dengan amanat konstitusi, serta menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
Dengan semangat "Peduli Umat, Melayani Rakyat," PKB Kota Bogor berkomitmen menjadikan APBD sebagai instrumen utama dalam mewujudkan Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi di Kota Bogor.